Essay, Kritik Kepemerintahan : KOREKSI KE-PLIN-PLANAN PENGUASA DALAM PERSEPSI RAKYAT KECIL TERHADAP KENAIKAN HARGA BBM

KOREKSI KE-PLIN-PLANAN PENGUASA DALAM PERSEPSI RAKYAT KECIL TERHADAP KENAIKAN HARGA BBM.

Dalam kurun waktu mendekati 70 tahun Indonesia merdeka masalah BBM selalu menjadi trending topic yang selalu hangat menjadi headline di tiap media baik lokal maupun nasional. entah itu ketika dinaikkan maupun penurunan harga. selama masa pemerintahan 6 presiden terdahulu, bisa dikatakan masa pemerintahan presiden saat inilah yang paling fenomenal dalam masalah perubahan harga BBM. kurang dari 3 bulan harga BBM telah mengalami perubahan selama 4 kali, kalau dulu masa pemerintahan SBY (priode kedua) perubahan harga terjadi selama 2 kali dan itupun dalam jarak waktu yang cukup lama, dan ketika akan berakhir masa jabatan, beliau hendak menaikkan kembali harga namun dapat digagalkan dengan aksi besar-besaran dari semua kalangan untuk menolak kenaikan harga. Namun pada masa awal pemerintahan Jokowi-JK kenaikan melaju dengan kencangnya dari 6500 menjadi 8500, aksi besar-besaran tak mempunyai efek untuk menolak kenaikan harga tersebut. setelah rakyat cukup redam dengan kenaikan drastis tersebut sang penguasa kembali mencuatkan sensasi dengan menurunkan harga dari 8500 menjadi Rp. 7500 lalu menurun lagi pada harga Rp. 6.600 itupun kurang dari tenggang waktu 2 bulan, namun penurunan harga tak cukup mampu menahan laju bahan pokok yang sudah terlanjur melejit dengan kenaikan pertama.

Selanjutnya menyusul peringatan serangan umum 1 Maret, operasi senyap kenaikan harga BBM kembali digulirkan dari 6600 menjadi 6800, namun tak banyak warga yang antusias ataupun heboh menggunjingkan kenaikan tersebut karena yang menjadi patokan mereka harga-harga telah terlanjur naik dan harga BBM ecer mengalami ketetapan harga pada Rp. 8.000. di tengah gonjang-ganjingnya aksi menuntut janji penguasa untuk kesejahteraan rakyat dan kenaikan BBM tepat sasaran, penutupan Maret 2015 sensasional kenaikan harga BBM kembali menguak, tepat pada tanggal 28 Maret pukul 00.00 Wib BBM diputuskan mengalami kenaikan harga sebesar Rp. 500, premium dari Rp. 6.800 menjadi Rp. 7.300 dan solar dari Rp. 6.400 menjadi Rp. 6.900, dalam waktu 1 bulan harga BBM mengalami 2 kali kenaikan harga, diawali dengan kenaikan dan diakhiri dengan kenaikan pula (Maret perubahan). Tetapi tak banyak media yang menggunjingkannya mungkin karena sudah bosan dengan ke-plin-plan-an penguasa terhadap harga BBM yang telah beberapa kali mengalami perubahan. begitu juga dengan rakyat, semakin kebingungan dengan ketidak teguh pendirian penguasa terkait harga BBM yang berdampak besar pada kenaikan harga-harga bahan pokok yang tidak terkontrol.

Sebelum kenaikan harga diputuskan,   isu tentang kenaikan harga telah diketahui oleh massa, lalu disusul dengan aksi besar-besaran dengan tajuk memulangkan Jokowi ke solo, di jawa timur aksi mahasiswa mengusung tema raport merah untuk Jokowi-JK, namun sayangnya seperti tag-tag yang disebar netizen di wall facebook maupun twitter, aksi-aksi tersebut luput dari liputan media-media nasional atau mungkin karena keberpihakan media terhadap kebijakan-kebijakan penguasa namun dirasakan menyengsarakan rakyat, lalu massa pun menyebarkan aksi dan gerak tersebut melalui media populer dan yang pasti gratis seperti facebook, twitter maupun forum-forum diskusi tulis menulis yang tersebar di internet.

Masa kampanye semua media heboh memberitakan sang calon presiden, namun ketika kebijakan yang diambil cukup kontroversial bagi rakyat, media seakan bungkam untuk menyuarakannya, bahkan aksi-aksi massa maupun mahasiswa yang berjuang atas nama rakyatpun seolah bukan lagi hal menarik untuk dijadikan tema berita mereka.

Memang lumrahnya setiap ada kebijakan yang digulirkan penguasa pasti menuai kritik dari rakyat, ada yang mengutuk namun tidak sedikit juga yang memikirkan pertimbangan atas kebijakan tersebut. seperti halnya BBM ini, bagi rakyat kecil yang tak mengerti masalah politik, masalah kenaikan minyak dunia, masalah penukaran kurs dolar yang semakin anjlok kenaikan harga BBM yang cukup signifikan pasti memunculkan kata-kata pedas bahkan umpatan terhadap sang penguasa yang secara tidak langsung berdampak pada psikologi mereka yang selalu berfikir bahwa kesejahteraan itu seolah-olah selalu bersumber dari penguasa, maka ketika ada kebijakan yang diambil sang penguasa yang sekiranya memiliki dampak dengan menurunnya kesejahteraan rakyat, maka rakyatpun akan berang, berpikir penguasa semakin membuat rakyat sengsara, hal seperti ini memang sepenuhnya tidak salah karena tugas utama penyelenggara negara seperti ungkapan janji-janji penguasa sebelum terpilih pasti mengusung program kesejahteraan rakyat, akan tetapi kesejahteraan itupun masih memiliki kekaburan makna yang cukup tinggi, begitu juga rakyat yang mana fokus kesejahteraan tersebut masih belum jelas. oleh karena itu ketika pemutusan sautu kebijakan publik dari sang penguasa hendaknya memang benar-benar memiliki dampak atas peningkatan kesejahteraan rakyat bukan sebaliknya.

Lalu bagi rakyat yang cukup berpengetahuan, masalah kenaikan harga BBM setidaknya mereka telah membaca situasi tentang kenaikan harga tersebut, misalnya tentang minyak dunia yang kembali tinggi, penukaran dolar terhadap rupiah yang semakin anjlok dan salah satu antisipasi untuk mengoptimalkan keadaan yaitu dengan menaikkan harga BBM,  namun ketika kebijakan tersebut memang benar-benar berdampak besar terhadap penurunan kesejahteraan rakyat, maka tidak jarang juga mereka mencemooh terhadap kebijakan yang diambil penguasa tersebut, walaupun dampak terhadap kebijakan tersebut masih belum bisa diprediksi terjadi atau tidaknya, bahkan tidak menutup kemungkinan jika keadaan semakin memburuk, maka kenaikan-kenaikan harga BBM maupun bahan pokok akan kembali terjadi, hal seperti inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan sehingga tidak ada lagi kata-kata pedas, umpatan kasar terhadap penguasa.

Dampak yang cukup besar dialami rakyat ketika terjadi kenaikan-kenaikan harga seperti ini yaitu dampak psikologis, kita merasakan semua serba sulit, semua serba uang disebabkan perilaku konsumtif dan selalu mencari yang siap saji, namun ini tidak sepenuhnya salah karena sektor-sektor produksi yang seharusnya mensejahterakan rakyat malah terlebih dahulu menjadi lahan investasi bagi pihak asing maupun orang-orang ber-uang. sementara rakyat-rakyat kecil hanyalah sebagai kuli dan tenaga harian lepas yang ketika proyek selesai mereka kehilangan pekerjaan kemudian kebingungan mencari penghidupan, ujung-ujungnya merantau ke luar negeri. Disusul lagi tingginya jumlah pengangguran disebabkan lapangan kerja yang tak banyak, lalu solusinya kita dengan mudah berkata kreatif menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau enterpreneurship, namun itu tidak semudah kita beretorika, tanpa modal dan skill yang cukup semuanya hanya bisa jadi angan-angan apalagi tidak didukung dengan kerja tim ataupun dukungan pihak lain yang cukup berpengaruh terhadap kelangsungan dari apa yang kita gagas. Setidaknya kita masih memiliki semangat pengabdian, lalu berharap dengan pengabdian tersebut dilirik oleh pihak yang berkuasa dan diberikan bantuan ataupun donasi secara masif terhadap pengabdian kita seperti yang kita sering nikmati pada acara-acara televisi.

Kenaikan harga-harga bahan pokok maupun yang lainnya selalu berpatokan pada harga BBM, ini disebabkan tidak adanya regulasi penetapan harga dari pemerintah yang mengatur sistem perdagangan sehingga pedagang dengan semena-mena membuat harga dengan dalih BBM naik, di sinilah letak persaingan antar pengusaha dengan produk yang sama dan rakyat sebagai konsumen pasti memilih yang lebih murah walaupun tingkat perbedaannya sangat kecil. tingkat kenaikan harga juga bergantung pada produksi, namun ketika produksi melimpah, dengan harga yang sudah tinggi dan menguntungkan, pedagang enggan menurunkan harga, inilah yang seharusnya menjadi pegawasan pemerintah terhadap penetapan harga. atau juga ketika bahan inpor yang menjadi kebutuhan mengalami kekurangan stok disebabkan distribusi yang kurang, pedagang semena-mena menaikkan harga, yang diketahui akan tetap dibeli melihat itu sebagai suatu kebutuhan, seperti semen, pupuk dan lain-lain.

Idealnya sebuah kebijakan publik hendaknya memang benar-benar berafiliasi untuk kesejahteraan rakyat walaupun itu membuat bingung, geram, kesal, entah itu dengan menaikkan harga BBM atau menurunkannya (yang pasti penurunan selalu membuat bahagia dari pada kenaikan) akan tetapi ketika dampak dari kebijakan tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh rakyat, pasti yang awalnya mengutuk kebijakan tersebut perlahan akan menutup muka sendiri karena malu atas apa yang mereka kutuk, akan tetapi ketika kebijakan semena-mena yang diambil semakin membuat rakyat sengsara dan susah, maka umpatan pedas maupun aksi demo besar-besaran memang layak digulirkan untuk mengingatkan janji-janji dan omong kosong belaka sang penguasa sebelum terpilih. untuk itu sebelum mengutuk kebijakan pemerintah atas apa yang telah diputuskan seyogyanya rakyat memikirkan terlebih dahulu kelanjutan atas kebijakan tersebut dengan melihat masa percobaan berlakunya kebijakan. penilaian memang ada di tangan rakyat karena konsepsi demokrasi memang seperti itu, namun seiring berjalannya roda pemerintahan demokrasi yang digaung-gaungkan belum pernah dipahami secara universal oleh kita (khususnya kami rakyat kecil).

Jadi, inti dari pemutusan suatu kebijakan dari pemerintah pada dasarnya memang bertujuan untuk suatu perubahan, berangkat dari harapan baik itulah kita sebagai rakyat dituntut untuk jeli menilai dan mengawasi kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap keberlangsungan dan kemajuan negara, bukan hanya langsung mengutuk, mengumpat, karena memang semua orang bisa mengkritik namun kritik yang membangun itulah yang menjadi prioritas kita bersama. akan tetapi jika dampak dari suatu kebijakan yang diambil tersebut jelas nampak terhadap minimnya kesejahteraan rakyat, maka i'tikad baik kita sebagai warga negara yang cinta tanah air, cinta perdamaian tidak seharusnya tercoreng dengan melakukan aksi-aksi yang tidak seharusnya demi menuntut hak rakyat. kesantunan dalam menuntut hak rakyat seyogyanya kita prioritaskan. ketika hal-hal baik seperti itu tidak menuai hasil, apa boleh buat, rakyat sebagai inti komponen dari suatu negara dan dasar dalam demokrasi, tidak seharusnya menutup mata dan acuh terhadap ketimpangan-ketimpangan tersebut.

Lalu terkait ke-plin-planan penguasa terkait perubahan harga BBM ini cukup sebagai indikator penilaian rakyat apakah memang pemerintah tersebut benar-benar mempunyai i'tikad baik demi kesejahteraan rakyat. mungkin saja bagi mereka pembuat kebijakan yang notabenenya tidak ada yang miskin, harga sebesar itu pasti mampu mereka beli bahkan untuk puluhan mobil mewah mereka, namun tidak demikian bagi rakyat kecil. mereka tidak akan pernah tahu bagaimana membuat rakyat sejahtera kalau mereka belum merasakan penderitaan rakyat yang belum merasakan namanya sejahtera, para pembuat kebijakan selalu berdalih demi kebaikan rakyat, akan tetapi mereka yang tetap dalam kondisi tetap baik tidak pernah tahu penderitaan rakyat yang dalam kondisi tidak baik. oleh karena itu, kata demi kesejahteraan rakyat seperti yang mereka gaungkan masih dan akan tetap menjadi tanda tanya besar di benak rakyat, apakah kesejahteraan rakyat seperti yang mereka pikirkan sama dengan kesejahteraan rakyat seperti yang diinginkan rakyat yang sebenarnya.